Pemkab Bojonegoro Bahas Anggaran Pilkada 2012
ANTARANEWS JAWA TIMUR. 17 Jun 2011 Penulis : Slamet Agus Sudarmojo
Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim) akan membahas alokasi anggaran pilkada yang diajukan KPU setempat yang besarnya mencapai Rp20 miliar, bersamaan dengan penyusunan APBD 2012.
"Anggaran pilkada yang diajukan KPU sebesar RP20 miliar untuk satu putaran dan tambahan Rp10 miliar untuk dua putaran akan dibahas dengan melibatkan berbagai instansi terkait," kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro, Soehadi Moelyono, Jumat.
Ia mengatakan, anggaran pilkada yang diajukan KPU tersebut, tetap masuk APBD 2012, bukan di dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2011, termasuk di dalam PAK 2011, belum ada pembahasan anggaran pilkada.
"Setelah dibahas dan dianggap matang, baru anggaran pilkada diajukan ke DPRD," jelasnya.
Menurut dia, Pilkada Bojonegoro yang dijadwalkan pelaksanaannya November 2012, tahapannya dimulai Mei 2012. Artinya, dengan dimulainya tahapan pilkada itu, KPU mulai menyerap anggaran pilkada yang masuk di dalam APBD 2012.
"Di dalam PAK 2011 tidak harus dibahas, sebab bagaimanapun juga anggaran pilkada masuk dalam APBD 2012," katanya menegaskan.
Secara terpisah, Ketua KPU Bojonegoro, Mundzar Fahman mengharapkan, usulan anggaran pilkada tersebut, sudah mulai dibahas di DPRD dalam perubahan APBD 2011. Usulan anggaran sebesar Rp20 miliar tersebut, di antaranya terbesar terserap untuk biaya honorarium pelaksana pilkada, mulai tingkat kecamatan, desa hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS).
Lainnya, usulan yang diajukan tersebut, untuk kebutuhan logistik, sosialisasi pilkada, hingga anggaran untuk advokasi kalau dalam pilkada muncul tuntutan hukum. Dalam pilkada di Bojonegoro, diperkirakan ada 2.600 tempat pemungutan suara (TPS).
Dengan perhitungan setiap TPS ada tujuh petugas ditambah dua petugas linmas, sehingga diperkirakan jumlah pelaksana di tingkat TPS mencapai 23.400 orang. Sementara itu, petugas pilkada di 27 kecamatan sebanyak 135 orang dan petugas di masing-masing desa sebanyak tiga orang di 430 desa/kelurahan.
"Dana terbesar terserap di honor petugas pelaksana pilkada," katanya.
Ia menambahkan, tahapan pilkada di Bojonegoro, diperkirakan Mei 2012 sudah mulai berjalan atau delapan bulan sebelum pemungutan suara pilkada yang dijadwalkan November 2012. Sedangkan anggaran yang diajukan tersebut, masuk dalam APBD 2012.
"Anggaran pilkada yang diajukan KPU sebesar RP20 miliar untuk satu putaran dan tambahan Rp10 miliar untuk dua putaran akan dibahas dengan melibatkan berbagai instansi terkait," kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bojonegoro, Soehadi Moelyono, Jumat.
Ia mengatakan, anggaran pilkada yang diajukan KPU tersebut, tetap masuk APBD 2012, bukan di dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2011, termasuk di dalam PAK 2011, belum ada pembahasan anggaran pilkada.
"Setelah dibahas dan dianggap matang, baru anggaran pilkada diajukan ke DPRD," jelasnya.
Menurut dia, Pilkada Bojonegoro yang dijadwalkan pelaksanaannya November 2012, tahapannya dimulai Mei 2012. Artinya, dengan dimulainya tahapan pilkada itu, KPU mulai menyerap anggaran pilkada yang masuk di dalam APBD 2012.
"Di dalam PAK 2011 tidak harus dibahas, sebab bagaimanapun juga anggaran pilkada masuk dalam APBD 2012," katanya menegaskan.
Secara terpisah, Ketua KPU Bojonegoro, Mundzar Fahman mengharapkan, usulan anggaran pilkada tersebut, sudah mulai dibahas di DPRD dalam perubahan APBD 2011. Usulan anggaran sebesar Rp20 miliar tersebut, di antaranya terbesar terserap untuk biaya honorarium pelaksana pilkada, mulai tingkat kecamatan, desa hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS).
Lainnya, usulan yang diajukan tersebut, untuk kebutuhan logistik, sosialisasi pilkada, hingga anggaran untuk advokasi kalau dalam pilkada muncul tuntutan hukum. Dalam pilkada di Bojonegoro, diperkirakan ada 2.600 tempat pemungutan suara (TPS).
Dengan perhitungan setiap TPS ada tujuh petugas ditambah dua petugas linmas, sehingga diperkirakan jumlah pelaksana di tingkat TPS mencapai 23.400 orang. Sementara itu, petugas pilkada di 27 kecamatan sebanyak 135 orang dan petugas di masing-masing desa sebanyak tiga orang di 430 desa/kelurahan.
"Dana terbesar terserap di honor petugas pelaksana pilkada," katanya.
Ia menambahkan, tahapan pilkada di Bojonegoro, diperkirakan Mei 2012 sudah mulai berjalan atau delapan bulan sebelum pemungutan suara pilkada yang dijadwalkan November 2012. Sedangkan anggaran yang diajukan tersebut, masuk dalam APBD 2012.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar